Banyak Tambang Gol C Ilegal, Begini Strategi Kapolres Batang Melegalkannya

 
BATANG, AYOSEMARANG.COM -- Tidak bisa dipungkiri kebutuhan material tambang Golongan sangat dibutuhkan untuk pembangunan industrialisasi di Kabupaten Batang.
 
Namun, hanya ada lima tambang golongan C yang secara resmi mendapat izin penambangan dan selebihnya terbilang tidak mengantongi izin produksi.
 
Oleh karena itu, Kapolres Batang AKBP M Irwan Susanto mengajak pengusaha tambang golongan C ilegal untuk melegalkan usahanya.

Baca Juga: Hujan Lebat dan Gelombang Pasang Tinggi, Kota Pekalongan Banjir 105 Warga Terpaksa Mengungsi
 
“Saya melegalkan itu, artinya mengajak para penambang mengurus perijinan dan mencari lokasi yang tepat sesui rencana tata ruang wilayah (RTRW),” kata AKBP M Irwan Susanto, Jumat 2 Desember 2022.
 
Adapun Perda No 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang Tahun 2019-2039.
 
Ada enam kecamatan wilayah yang dizinkan dalam RTRW tersebut yakni Kecamatan  Banyuputih, Gringsing, Limpung, Subah, Tersono dan Tulis. Namun dilapangan, ditemukan aktivitas tambang golongan C Ilegal dan beberapa kali juga warga di Kabupaten Batang melakukan aksi penolakan.

Baca Juga: BREAKING NEWS Truk Trailer Laka Tunggal di Subah Batang Pagi Ini, Diduga Karena Jalan Licin
 
“Kalau penambangan Gol C sesuai RT RW dan sudah memiliki izin, nantinya dari masyarakat tidak akan ada komplain ke kita. Karena  semua legal secara aturan hukum dan perizinan,” katanya.

“Jadi bahasa saya melegalkan itu seperti yang disampaikan Pak Ganjar beliau akan mengaakomodir. ini adalah sebuah langkah bahwa negara hadir turun langsung melayani pengusaha supaya legal. Karena  tuntutannya adalah bahwa ada pemasukan negara disana itu yang kita jaga,” jelasnya.

Baca Juga: 60 Tim Satgas Gempur Rokok Ilegal Dilatih Cara Pelaporan Aplikasi Siroleg
 
AKBP M Irwan Susanto juga menyatakan, sebagai penegak hukum tidak semata – mata melakukan penegakan hukum saja.

Tapi mengajak pengusaha untuk melegalkan usaha sesuai perudang – undangan. Karena berdasarkan informasi dari pengusaha mengalami kesulitan dalam pembuatan administrasi perizinan.  
 
“kita sebagai penegak hukum Janga melulu terkait penegakan humum. Tapi bagaimana rekan-rekan pengusaha ini kita ajak, kalau perlu kita ajak FGD, diskusi bersama bagaimana caranya melegalkan usahanya. Sehingga kalau sudah legal semua kita tidak ada masalah,” jelasnya. (Kontributor Batang/Muslihun)