Warga Batang Ajukan Praperadilan Terkait Tuduhan Jual-beli Pupuk Bersubsidi

  Selasa, 30 Juni 2020   Muslihun
Tempat usaha penjualan pupuk milik Achmad Muchadirin. (Muslihun/Kontributor Batang)

GRINGSING, AYOBATANG.COM-- Warga Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Achmad Muchadirin menilai ada kejanggalan yang dialaminya. Sebagai orang awam ia merasa tidak pernah berbuat melanggar hukum. 

Namun tiba-tiba ia disangka melakukan pelanggaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Karena ketidaktahuan tentang hukum maka dirinya menunjuk pengacara untuk mendampingi. 

“Saya dituduh melakukan jual beli pupuk bersubsidi, dan ada temuan saat ada operasi gabungan Polres Batang dengan Disperindagkop Batang,” ujar Achmad. 

AYO BACA : Pamit Bupati Batang, 27 Santri yang Kembali ke Ponpes dapat Uang Saku

Dirinya hanya ingin hukum ditegakkan dan sebagai orang yang awam dan tidak mengerti hukum bisa mendapatkan keadilan yang sebenarnya.

Setelah dilakukan pendalaman terhadap kasusnya, Surahman Simanjorang, SH, CLA dari Kantor SE dan Co Lawyer selaku pengacara yang ditunjuk oleh Achmad Muchadirin menemukan beberapa kejanggalan dalam proses penyidikan. 

Atas kejanggalan itulah pihak pengacara mengajukan praperadilan terhadap kasus yang dialami Achmad Muchadirin.

AYO BACA : Jokowi Kunjungi Kawasan Industri Batang, Tamu Wajib Rapid Test

Surahman melihat jika Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)  dengan nomor B/A3/IV/2020/Reskrim tertanggal 11 April 2020 Achmad Muchadirin statusnya sudah disebut sebagai tersangka. 

Dirinya kemudian melakukan pengecekan dan diketahui dasar laporan polisi nomor LP/A/45/II/2020/JATENG RES BYG tertanggal 28 Februari 2020 dan Surat Perintah Penyidikan nomor  SP Sidik/44/II/2020/Reskrim dengan tanggal yang sama dan pihaknya menilai SPDP yang diajukan tidak berdasar.

“SPDP yang dikeluarkan bisa dikatakan cacat hukum, karena menurut Keputusan MK bahwa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) wajib diserahkan penyidik kepada pelapor, terlapor, dan Kejaksaan paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan,” ujar Surahman.   

Hal lain yang juga tidak mendasar adalah pemanggilan kepada Achmad Muchadirin dengan status yang berbeda. SPDP tanggal 11 April sudah ditetapkan sebagai tersangka, akan tetapi pemanggilan tanggal 13 April 2020 statusnya masih dimintai keterangan sebagai saksi.

Atas dasar itulah Surahman Simanjorang dari Kantor SE dan Co Lawyer selaku pengacara yang ditunjuk Achmad Muchajirin mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Batang. 

“Pasal yang disangkakan terhadap klien saya tidak tepat, karena Achmad bukanlah distributor atau pengecer sebagaimana yang dimaksud dalam Peemendag 15/M-DAG/PER/4/2013, oleh karenanya kami meminta perkara ini seharusnya jangan terburu-buru dilimpahkan ke Pengadilan. Agar proses praperadilan tetap berjalan sampai adanya putusan Hakim Tunggal yang mengadili,” lanjutnya. 

AYO BACA : Budidaya Cacing, Usaha Menjanjikan di Tengah Pandemi

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar