Wabup Suyono Inginkan Level Maturasi SPIP Tak Rontok

  Senin, 04 November 2019   Dwi Ariadi
Wakil Bupati Batang Suyono saat membuka Bintek SPIP di Aula Kantor Bupati, Senin (4/11/2019). (Dwi Ariadi/Ayobatang.com)

BATANG KOTA, AYOBATANG.COM -- Wakil Bupati Batang, Suyono, meminta Aparatur Sipil Negara ( ASN) Pemkab Batang untuk mempertahankan Level 3 tingkat Maturasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP) Berdasarkan penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah.

"ASN Pemkab Batang wajib mempertahankan level 3 maturasi SPIP.  Jangan sampai nilai levelnya rontok karena kita lemah, tidak konsisten," kata Wakil Bupati Batang saat membuka Bintek SPIP di Aula Kantor Bupati, Senin (4/11/2019)

Oleh karena itu, Suyono menegaskan, ASN Pemkab Batang harus terus menjaga konsistensi.

''Di tahun - tahun yang akan datang  untuk mempertahankan lebih berat dari pada kita meraihnya. Maka kita harus melaksanakan tata kelola pemerintahan sesuai regulasi dan Undang - Undang. SPIP mengukur sejauh mana tingkat kemampuan kita dalam menjalankan tugas baik secara administrasi atau kondisi kinerja secara riil di lapangan," jelas Suyono.

Wabup juga berharap kepada peserta bimbingan teknis mengikuti secara serius dan jangan beranggapan hanya kegiatan rutin tahunan.

"Bintek ini sebagai penguatan kontinuitas tingkat kinerja dan penilaian kita sebagai ASN," tutup Suyono

Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah Salamat Simanulang mengatakan, tata kelola merupakan bisnis yang tidak pernah berujung karena sangat dinamis yang setiap saat berubah.

"Bisnis tata kelola sama dengan birokrasi pemerintah yang hari ini bagus, siang dan besok  harinya bisa berubah. Maka bagaimana kita harus menjaga agar tetap bisa yang diharapkan sesuai dengan tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya bisa tercapai" kata Salamat Simanulang.

Dikatakan, sebagai  ASN yang sudah diberikan kepercayaan oleh pemerintah atau rakyat untuk melaksanakan fungsi - fungsi pelayanan pemerintah bisa dilaksnakan secara maksimal dan prima.

"Melaksanakan tata kelola pemerintah harus sesuai koridor perundang undangan atau regulasi," jelasnya

Salamat Simanulang memjelaskan dalam penguatan tata kelola ada sisi regulasi besar yang menjadi perhatian yakni, Perpres No.2 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional ( RPJMN) 2015-2019 yakni maturitas SPIP dan kapabilitas APIP, penguatan dan fungsi inspektorat.

Untuk regulasi Peraturan Presiden No. 54 tahun 2018 tentang strategi pencegahan korupsi yaitu ada, e-planing, penerimaan dan dan desa.

"Regulasi yang berkaitan dengan Pemda yakni menerapkan penyusunan anggaran berbsis IT atau e-planing, mengamankan penerimaaan negara tau penerimaan daerah seta mengamankan pengelolaan dan menyukseskan dana desa," jelas Salamat Simanulang.(Dwi Ariadi)

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

Komentar

//