Pemkab Batang dan KPK Teken Kerja Sama Implementasi Pendidikan Antikorupsi

  Sabtu, 28 September 2019   Dwi Ariadi
Penandatanganan kerja sama oleh Bupati Batang Wihaji (dua dari kanan) bersama Bupati dan Wali Kota se Jawa Tengah dengan Pimpinan KPK yang berlangsung di Balai Kota Surakarta Jawa Tengan Jumat, (27/9/2019).

SOLO, AYOBATANG.COM -- Pemkab Batang menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Peraturan Bupati Implementasi Pendidikan Anti-korupsi.

Kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Batang Wihaji bersama Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah dengan Pimpinan KPK yang berlangsung di Balai Kota Surakarta Jawa Tengan Jumaat, (27/9/2019).

MoU tentang implementasi pendidikan anti-korupsi dilaksnakan dalam Roadshow Bus KPK 2019 Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi, kegiatan tersebut juga disaksikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Kerja sama ini merupakan komitmen kami selaku kepala daerah agar tercipta birokrasi bersih serta membentuk generasi muda yang memiliki inetgritas dan anti korupsi," kata Bupati Wihaji usai penandatangan kerja sama.

Dia juga berharap, pendidikan anti korupsi bisa masuk dalam muatan lokal dalam pendidikan karakter di sekolah - sekolah, untuk materi anti korupsinya bisa mengambil atau mendonlowd dari KPK.

"Ini ikhtiar KPK yang harus dan wajib kita tindaklanjuti untuk membentuk karakter Bangsa yang memiliki integritas. Supaya generasi Batang 5 tahun sampai 10 tahun generasinya benar - benar anti korupsi," kata Wihaji.

Selama ini setiap kali dalam Bupati mengajar mengampanyekan pendidikan karakter dan budi pekerti, karena dari pendidikan kualitas suatu bangsa akan meningkat.

Sementara  pada tiga tahun yang lalu Pemkab Batang terkait transpransi anggaran direkomendasikan oleh KPK sebagai pusat rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan bagi kabupaten/kota di Indonesia.

“Rekomendasi KPK ini dinilai baik dalam penyelenggaraan daerah dengan sistem aplikasi E-Budgeting, e-planing, e- bansos sampai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (E-SAKIP),”jelasnya.(Dwi Ariadi)

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

Komentar