Mendagri Tjahjo Kumolo Bantah Tuduhan Politisasi Perpanjangan Izin FPI

  Selasa, 30 Juli 2019   Abdul Arif
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.

JAKARTA, AYOBATANG.COM-- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah tuduhan politisasi proses perizinan  Front Pembela Islam (FPI). Tuduhan itu muncul usai pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut jika tidak sejalan dengan negara, ada kemungkinan tidak akan memperpanjang izin atau SKT ormas dari kelompok tersebut.

"Tidak ada. Yang ditelaah oleh Ditjen Polpum (Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum) kami tidak hanya FPI. Ada 400.000 lebih ormas yang terdaftar di Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM, sebagainya," ungkap Tjaho ketika ditemui usai menjadi narasumber acara Kementerian PAN-RB di Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).

AYO BACA : Pengamat Minta Presiden Jokowi Libatkan KPK dan PPATK dalam Seleksi Menteri

Menurut Tjahjo, tidak ada perlakukan berbeda untuk ormas manapun jika Surat Keterangan Terdaftar (SKT) habis. Setiap dari mereka harus melengkapi surat-surat persyaratan yang diminta.

"SKT kalau habis masa berlaku, semua dicek. Khususnya yang menyangkut menerima Pancasila atau tidak, itu saja intinya," tegas Tjahjo.

AYO BACA : Pemuda Ini Rela Gantikan Amien Rais yang Bernazar Soal Kemenangan Jokowi

SKT ormas FPI habis pada 20 Juni 2019, namun menurut Kemendagri ormas itu masih belum melengkapi syarat perpanjangan izin SKT.

Sebelumnya, Dirjen Polpum Soedarmo mengatakan, salah satu syarat yang harus FPI penuhi adalah rekomendasi dari Kementerian Agama.

FPI juga belum menyerahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang ditandatangani oleh pengurusnya.

Izin ormas FPI terdaftar dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Adapun masa berlaku SKT FPI, yaitu sejak 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019.

AYO BACA : Cegah Berita Hoaks, ACT Tunjukkan Aksi Nyata

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

Komentar

//