Pedagang Alun-alun Limpung Siap Pindah ke Tempat Baru

  Selasa, 09 Juli 2019   Dwi Ariadi
Wakil Bupati Batang Suyono mengecek kesiapan lokasi penataan Alun-alun Limpung.

LIMPUNG, AYOBATANG.COM—Rencana relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di dalam kawasan Alun-alun Limpung akan berjalan lancar. 

Pasalnya, Ketua paguyuban Pedagang Alun-alun Limpung Sigit mengatakan, para pedagang yang tergabung dalam paguyuban dengan jumlah kurang lebih 50 orang sudah menyetujui apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah.

''Kami juga mengusulkan untuk pembuatan taman di sebelah selatan Masjid Nurul Huda untuk mempercantik tampilan dan memberikan kesan hijau di sekitar Alun-alun Limpung,” ujarnya.

Bahkan, kata Sigit, para pedagang telah berkoordinasi dan bersedia jika harus berswadaya, iuran untuk membantu mempercepat proses penggarapan akses masuk ke gedung bekas pasar ikan yang tidak terpakai. 

''Kami para pedagang percaya solusi yang diberikan pemda adalah yang  terbaik untuk masyarakatnya,'' ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Suyono mengatakan, renovasi Alun-alun Limpung merupakan langkah pelayanan Pemerintah Daerah dalam memberikan keindahan, kenyamanan, dan ruang terbuka hijau bagi masyarakat.

Tak hanya itu, renovasi ini juga bertujuan untuk mendukung Tahun Kunjungan wisata pada 2022 dengan tagline "Heaven of Asia".

"Kita akan kembalikan  fungi alun-alun sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang kemanfaatanya tentu untuk masyarakat dan para pedagang, boleh berjualan namun disis alun-alun seperti halnya di alun-alun Batang,'' jelas Suyono.

Dengan demikian, lanjut dia, masyarakat harus menyadari sepenuhnya bahwa Alun-alun bukan untuk berjualan tetapi sebagai RTH. 

Dengan dipindahkan pedagang yang ada di Alun-alun ke gedung pasar ikan yang mangkrak berada di belakang terminal Limpung dapat memecah keramaian di seputaran pasar Limpung.

Suyono menjelaskan, selain untuk memecah keramaian, dengan dipindahkanya para pedagang ke tempat yang baru ini dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena ada penarikan retribusi yang diperbolehkan karena tanah yang ditempati milik Pemerintah Daerah.

''Pemerintah Daerah juga akan membangun trotoar sepanjang kurang lebih 500 meter, mulai dari Alun-alun hingga depan kantor Pos Limpung. Trotoar ini diperuntukan untuk pengguna jalan seperti anak-anak sekolah maupun masyarakat,'' paparnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar